Pengumuman

Pengumuman (37)

Jakarta, Kemendikbudristek --- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan hasil refocusing anggaran pendidikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8). Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penyaluran bantuan kuota internet yang akan disalurkan di semester dua tahun 2021.

“Di bulan September, Oktober, dan November, bantuan kuota yang akan disalurkan sebesar Rp2,3 triliun,” tuturnya pada rapat kerja yang digelar secara langsung di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri Nadiem menyebut, besar bantuan kuota internet masing-masing untuk PAUD sebesar 7 GB/bulan, sekolah dasar menengah 10 GB/bulan, pendidik PAUD dan guru 12 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 15 GB/bulan.

Dari sisi penggunaan, bantuan kuota dibuat lebih fleksibel dengan kuota umum, kecuali aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Data kuota internet ini dijadwalkan untuk disalurkan mulai tanggal 11 sampai 15 September, lalu 11 dan 15 Oktober, dan ketiga kalinya di 11 dan 15 November. Kuota berlaku untuk 30 hari sejak diterima.

“Jadi walaupun kita sudah membuka sekolah, ini akan menjadi transisinya, di mana kalau PTM terbatas 50 persen dari waktunya itu di rumah sehingga bantuan ini masih relevan bahkan dalam PTM terbatas di masa transisi,” jelas Menteri Nadiem.

Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dari fraksi PDI Perjuangan dapil DI Yogyakarta, menyikapi bantuan kuota internet yang disalurkan agar dapat dihitung sesuai penggunaan. Usulan ini dikemukakan Esti untuk meminimalisasi potensi anggaran yang terbuang akibat banyaknya kuota yang tidak terpakai.

Menjawab hal tersebut, Menteri Nadiem menjelaskan, setiap kali bantuan kuota internet dikeluarkan, selalu ada perbaikan mekanisme. Ada dua hal, kata dia, yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi kuota yang tidak terpakai, yaitu dengan pindah ke kuota umum, dan menyortir pengguna yang tidak aktif di ronde pertama untuk dikeluarkan dari daftar. “Karena dulu yang hanya kuota belajar menyisakan kuota lebih banyak,” kata Menteri Nadiem.

Untuk pembayaran sesuai penggunaan, Menteri Nadiem menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Karena untuk mendapatkan harga yang lebih murah, pembelian yang dilakukan harus dalam volume besar. “Kalau kita membeli per penggunaan, tidak ada diskon. Jadi kalau kita membayar sesuatu yang tergaransi, volumenya besar,” tuturnya.

Selain bantuan kuota internet, pada September 2021 Kemendikbudristek mengalokasikan Rp745 miliar untuk membantu mahasiswa yang terdampak Covid-19. Bantuan UKT diberikan at cost maksimal sebesar Rp2,4 juta. Apabila UKT yang ditetapkan lebih besar dari Rp2,4 juta, selisihnya menjadi kebijakan perguruan tinggi masing masing. Adapun sasaran bantuan UKT adalah mahasiswa yang aktif kuliah dan bukan penerima KIP atau Bidikmisi, dan memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021.

“Ini yang mana kita mau pastikan jangan sampai hanya karena pandemi mahasiswa tidak bisa melanjutkan sekolah. Mekanisme pendataan tentunya setiap universitas harus melakukan pendaftarannya, dan pimpinan perguruan tinggi ini mengajukan penerimaan bantuan UKT ke Kemendikbudristek, jadi bantuan UKT kita salurkan langsung ke perguruan tinggi masing–masing,” katanya.

Wakil fraksi PDI Perjuangan dapil DKI Jakarta, Putra Nababan, mengusulkan agar sistem UKT dibuat lebih rapi, dan ada sosialisasi yang masif ke perguruan tinggi. Karena dari masukan yang ia terima, ada perguruan tinggi yang enggan untuk melakukan verifikasi penerima UKT.

Menjawab hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, menyampaikan, penyaluran UKT semester pertama di 2021 dialokasikan sebanyak 60 persen penerima berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dan 40 persen PTN. Namun realitanya, penerima yang berasal dari PTS mencapai 72 persen, dan 28 persen lainnya berasal dari PTN. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penyaluran UKT dilakukan riil dari orang tua mahasiswa yang membutuhkan bantuan.

“Syarat mendapatkan bantuan UKT itu adalah dipastikan orang tua yang tidak mampu, dan dibuktikan oleh pernyataan orang tua dibuktikan RT dan kelurahan,” pungkasnya. 

Kamis, 12 Agustus 2021 18:49

Penerimaan Peserta Didik Kalimantan Barat PPDB 2021

Written by
Hai, #SobatBelajar, Sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dimana pemerintah wajib membiayainya, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) berupaya untuk menjalankan amanat tersebut. Kebijakan demi kebijakan terus diambil untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menitikberatkan pendidikan berbasis zonasi. Teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2021 ini juga telah dijelaskan secara terperinci dalam Permendikbud No.1 Tahun 2021. Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yangtelah berlangsung, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Bapak Jumeri menjelaskan bahwa PPDB memakai prinsip terbesar zonasi dan afirmasi. “Untuk SD, kuota zonasi 70 persen. Sementara untuk SMP dan SMA, zonasi minimal 50 persen. Ini minimal, bukan maksimal, ya,” Jumeri mengingatkan. Ia juga menjelaskan bahwa untuk jalur afirmasi, yaitu penerimaan bagi calon siswa kurang mampu dan difabel minimal 15 persen. “Sehingga yang diperuntukkan bagi zona terdekat dan siswa difabel serta tidak mampu, sekurang-kurangnya ada 65 persen dari jatah kuota,” jelas Jumeri. Tahun ini merupakan kedua kalinya PPDB dilaksanakan dalam suasana pandemi, sehingga PPDB 2021 diharapkan tetap menggunakan mekanisme daring, tanpa tatap muka. “Tapi kita sadar masih ada daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang belum bisa daring. Bagi sekolah-sekolah yang belum bisa PPDB daring, diharapkan agar luring dengan pembatasan jumlah calon siswa yang datang ke sekolah,” tutur Jumeri. Pelaksanaan PPDB pun, lanjut Jumeri, tidak berarti serta merta semua calon siswa dipanggil dalam waktu bersamaan. “Calon siswa dipanggil secara bergelombang, supaya tidak berkerumun di sekolah. Sekolah juga harus mengendalikan dengan cek suhu, memastikan yang sakit tidak datang ke sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik,” tuturnya. Di video kali ini Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen mencoba meliput jalannya PPDB yang telah berjalan di Kalimantan Barat.

Ikuti informasi pendidikan dan kebudayaan melalui kanal berikut: Laman: kemdikbud.go.id Twitter: Kemdikbud_RI Instagram: kemdikbud.ri Facebook: kemdikbud.ri YouTube: KEMENDIKBUD RI --- Sampaikan pengaduan, saran, atau masukan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud di http://ult.kemdikbud.go.id/

  1. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-446 tentang Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.  [download]
  2. Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 [download]
  3. Salinan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 109 tahun 2021 - Pembentukan Panitia Pelaksana HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 [download]
  4. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 terkait Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 [download]
  5. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-27/KSN/S/TU.00.03/06/2021 tentang Sumber Tunggal Logo, Panduan Penggunaan Logo dan Desain Turunan [download]

Halo #SobatBelajar, dalam rangka menyambut tahun ajaran baru Tahun 2021/2022 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen akan menyelenggarakan webinar "Kebijakan PTM Terbatas", yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 mulai pukul 08.00 WIB. Acara akan dihadiri oleh Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, beserta seluruh direktur dilingkungan PAUD, Dikdas dan Dikmen serta beberapa sekolah dan dinas pendidikan yang akan berbagi praktik baik PTM terbatas. Yuk saksikan ya, di channel youtube DITJEN PAUD DIKDASMEN.

Senin, 12 April 2021 10:05

Jadwal dan Alur PPG Daljab 2021

Written by

Informasi jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

 

Alur pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2021 dapat disimak dalam video dibawah berikut :

 

Informasi terkini bagi para pendidik kini hadir kembali. Pengumuman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan ke-3 telah tersedia dan segera akan diselenggarakan.
 
Berikut informasi penting bagi Anda beserta jadwal yang perlu diketahui bersama.
 
1.Informasi penempatan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan III ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat di laman www.ppg.kemdikbud.go.id, pantau dan selalu ikuti perkembangannya.
2. Bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG Dalam Jabatan angkatan III wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id pada tanggal 9 s.d. 16 Juni 2021.
3. Konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia.
4. Penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan III tahun 2021 akan disampaikan pada tanggal 21 Juni 2021 melalui laman ppg.kemdikbud.go.id.
.
Selamat bagi Anda yang masuk di Angkatan ke-3. Ikuti dengan seksama seluruh rangkaian programnya. Semoga sukses dengan nilai istimewa.
 
 
Halaman 1 dari 3