Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (23)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Arsip Berita

Dalam rangka mendorong pemerataan mutu pendidikan dan mencari solusi atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, maka LPMP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Workshop Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 November 2020 di Hotel Avara Pontianak.

Workshop Kemitraan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud yaitu Bapak DR. Sutanto, SH, M.A, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan dilanjutkan dengan pemaparan program kemitraan berkelanjutan oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Asep Sukmayadi, S.IP, M.Si yang mengajak Pemerintah Daerah untuk saling bersinergi dalam mengatasi permasalahan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dihadirkan beberapa narasumber yang berkompeten yaitu :

  1. Bapak Eka Rahardja Zaibi, General Manager Divisi Government Service PT Telkomsel TBK,
  2. M Hasan Chabibie, ST, M.Si, Kepala Pusdatin Kemdikbud,
  3. Latifah Hanum, Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Kominfo,
  4. Nandana Aditya Bhaswara, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud,
  5. Rahmat Putra Yudha, S.Pd, M.Ed. TESOL Ketua Matagaruda LPDP Kalbar.

Kehadiran narasumber dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah pendidikan, seperti internet, sarana prasarana pendidikan, komponen IT pendukung pelaksanaan pembelajaran daring dan pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimal (AKM), serta upaya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan satuan pendidikan yang masih menjadi kendala di Kabupaten/Kota.

Seluruh materi dan diskusi pada kegiatan Workshop Kemitraan diikuti dengan antusias oleh peserta yang berasal dari unsur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan (TPMPD) Kabupaten/Kota dan LPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Workshop Kemitraan ini menjadi sarana untuk berdiskusi tentang berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi tanggungjawab bersama, dan mencari solusi bersama melalui kemitraan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di Provinsi Kalimantan Barat (RD).

Album

 

 

 

Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan pengumpulan data  peta mutu. Pengumpulan data peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan. Tahap akhir dari pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan tersebut adalah dengan dilaksanakannya Pengumpulan Data  Melalui Daring Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan mulai tanggal 25 s.d 28 November 2020

dalam 4(empat) angkatan, yaitu :

  • Angkatan I tanggal 25 Nopember 2020,
  • Angkatan II tanggal 26 Nopember 2020,
  • Angkatan III tanggal 27 Nopember 2020,
  • Angkatan IV tanggal 28 Nopember 2020

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak  Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si. Adapun Sasaran kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Melalui Daring Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini adalah seluruh Pengawas Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA dan SLB, Operator PMP Provinsi/Kab/Kota, Operator PMP Kecamatan, dan Operator PMP Sekolah Binaan  di Provinsi Kalimantan Barat.

Materi Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Melalui Daring Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020  terdiri dari :

  • Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Capaian pelaksanaan pengumpulan Data PMP 2020
  • Permasalahan pelaksanaan pengumpulan Data PMP 2020
  • Laporan pelaksanaan Pengawas Sekolah dan operator

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Melalui Daring Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

  1. Mengetahui hambatan-hambatan \pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan di Satuan Pendidikan oleh Pengawas Sekolah
  2. Mendapatkan saran-saran mengenai pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan di Satuan Pendidikan di masa yang akan datang
  3. Terbayarnya Bantuan Pulsa ke operor PMP kecamatan, Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pengawas Sekolah Pendamping

Album

Selasa, 24 November 2020 07:00

Kegiatan Verifikasi dan Validasi PMP 2020

Written by

Tahap pemetaan mutu pendidikan merupakan salah satu tahap penting dalam SPMI karena pada tahap ini,  setiap responden di sekolah melakukan evaluasi diri kondisi masing-masing sekolah. Pada tahun 2020, dikembangkan instrumen pemetaan mutu pendidikan yang telah disesuaikan dengan insntrumen program k13, PPK, dan 2 literasi sekolah. serta menyesuaikan kondisi saat ini yaitu masa pandemi covid-19 .berlatar-belakang hal tersebut LPMP Kalimantan Barat melakukan Kegiatan Verifikasi dan Validasi melalui Luring di Provinsi Kalimantan Barat dengan sejumlah 40 Orang  terdiri dari 15 Operator Dapodik dan 15 orang Operator PMP pada dinas Pendidikan dan kebudayaan. Dibuka Oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Asep Sukmayadi, S. Ip, M.Si. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada peserta tentang verifikasi dan validasi data PMP, meyiapkan peserta kegiatan agar terampil dalam melakukan verfikasi dan validasi data PMP dan melakukan pengecekan data mutu tahun 2020 yang telah dikumpulkan oleh satuan pendidikan. kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 22 s.d 24 November 2020 di Hotel Gajahmada Avara Pontianak.

Album

Pengumpulan data mutu sebagai bagian dari rangkaian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) harus terus dimonitoring dan evaluasi implementasinya di lapangan melalui kegiatan Verifikasi Data PMP sebagai bahan bagi penyempurnaan prosedur pengumpulan data mutu ke depan.

Pada Tahun 2020 LPMP Kalimantan Barat memiliki 280 sekolah binaan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang dilaksanakan oleh sekolah binaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu dimonitoring dan evaluasi untuk memantau keberhasilan dalam pelaksanaan pengisian instrumen PMP, Penggunaan aplikasi PMP dan pemanfaatan rapor mutu, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Program  sekolah binaan sesuai target yang ingin dicapai.

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Data PMP Sekolah Binaan Tahun 2020  berjumlah 56 Sekolah Binaan jenjang SD, SMP dan SMA yang berasal dari 14 Kab/Kota, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Data PMP Sekolah Binaan dilaksanakan dengan mengunjungi sekolah binaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi,  melakukan wawancara, dan diskusi di sekolah yang dikunjungi  pada Sekolah Binaan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Data PMP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dilaksanakan dalam dua angkatan, angkatan pertama dimulai tanggal 10 s.d 13 November 2020 dan angkatan kedua dilaksanakan dari tanggal 17 s.d. 20 November 2020 bertempat di 2 sekolah binaan pada 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat

Diharapkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Data PMP dapat menjadi percepatan pencapaian Penjaminan Mutu Pendidikan sehingga Sekolah Binaan memahami tentang Prosedur Aplikasi Pemetaan Mutu Sekolah (e-EDS), Sekolah Binaan memahami tentang bagaimana pengisian instrumen PMP, Pemanfaatan rapor mutu, serta Sekolah Binaan memahami tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas data PMP sekolah.

Album

 

 

Kamis, 05 November 2020 09:05

Percepatan pengumpulan data mutu EDS 2020 covid19

Written by

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis pemetaan mutu EDS 2020 covid19 Angkatan 1, Dalam rangka percepatan pengumpulan data mutu EDS 2020 yang berlangsung mulai tanggal 5 s.d. 6 November 2020 melalui Zoom Meeting dengan peserta adalah LPMP dan Dinas Pendidikan. Adapun Materi yang  disampaikan diantaranya adalah Kebijakan Penjaminan Mutu 2020 dan Rancangan Kebijakan Penjaminan Mutu 2021, Konsep Pengukuran Mutu Pendidikan, Bisnis proses aplikasi, Sinkronisasi, prefill dan tarik data, Aplikasi EDS versi Ponsel Pintar, Aplikasi manajemen PMP, Aplikasi e-Supervisi. Narasumber terdiri dari  Koordinator PMP dan Kerjasama,Tim Satgas dan tim pengembang.

Rabu, 07 Oktober 2020 11:06

Kegiatan Pengolahan Data Mutu Pendidikan 2020

Written by

LPMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Kegiatan Pengolahan Data Mutu Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2020 melalui daring. Peserta berasal dari 60 orang Pengawas SD, SMP, SMA/SMK Kab/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat dan Pegawai LPMP Kalimantan Barat .
Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Data Mutu Pendidikan ini sebagai tindak lanjut hasil rapor mutu ditingkat satuan pendidikan Tahun 2019 melalui aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), dengan tujuan melakukan penyusunan Sistematika Buku Peta Mutu, melakukan penyusunan pola atau model Buku Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, melakukan penyusunan desain tampilan Buku Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, serta melakukan pengolahan data Mutu Pendidikan.

Dilaksanakan secara daring, Kegiatan Bimbingan Teknis Operator PMP dan Pengawas secara Daring 2020 ini dibuka oleh Bapak Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Total jumlah peserta 870 orang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Operator Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan 4 Angkatan mulai Angkatan I tanggal 19 Oktoer 2020 hingga Angkatan IV 22 Oktober 2020. Adapun Narasumber yang memberikan materi pada kegiatan ini adalah Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah yang telah dilatih di tingkat Provinsi. Materi yang diberikan diantaranya adalah Bisnis Proses Aplikasi  EDS 2020 COVID-19, Mekanisme Pengisian EDS 2020, Alur Aplikasi EDS 2020, Fungsi Aplikasi Mobile. Tujuan Pemetaan Mutu 2020 adalah Melakukan pemetaan kondisi mutu pendidikan di masa pandemi Covid-19 di satuan Pendidikan, Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut bagi satuan  pendidikan di masa pandemi.

 

 

Jakarta, 15 Oktober 2020 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima: Guru Penggerak pada Juli 2020. Sebanyak 147 orang dari 785 fasilitator/instruktur, 614 orang dari 45575 pendamping, serta 2800 orang dari 19218 guru; telah lulus seleksi Program Guru Penggerak (PGP) Angkatan I. Untuk menyatukan pemahaman, visi dan misi pendidikan, memotivasi, dan menguatkan para peserta, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbud menyelenggarakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim memberi apresiasi kepada calon guru penggerak, pendamping, fasilitator dan instruktur yang telah lulus seleksi PGP. “Selamat sudah berjuang mengambil peran menuju transformasi pendidikan Indonesia, yaitu transformasi pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang memerdekakan,” ucap Mendikbud saat membuka secara resmi PPGP melalui video virtual di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Kelulusan ini, kata Mendikbud, membuktikan bahwa calon guru penggerak memiliki motivasi yang tinggi karena prosesnya tidak mudah. Butuh determinasi untuk menyiapkan semua persyaratan dan memenuhi proses seleksi. “Ibu dan Bapak mungkin perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapat jaringan yang stabil agar mampu melakukan wawancara. Banyak yang berguguran dan menyerah dengan prosesnya. Sekali lagi, selamat! Selamat sudah melewati proses yang tidak mudah ini dan menjadi yang terbaik,” kata Mendikbud.

Namun demikian, perjuangan para calon guru penggerak belum berakhir. Mereka harus terus belajar bagaimana bergerak menuju perubahan pendidikan yang diinginkan. “Ada sembilan bulan lagi sampai Ibu dan Bapak menjadi Guru Penggerak. Sepanjang sembilan bulan ke depan, pembelajaran yang kita jalani merupakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang penuh refleksi. Pembelajaran yang penuh kerendahan hati untuk terus berbenah,” lanjut Mendikbud.

Ia berharap, para calon guru penggerak terbuka dalam proses belajar, sehingga hasilnya akan maksimal. “Sampaikan semua tantangan, keberhasilan sekecil apapun, kebingungan yang dihadapi. Berbagilah setiap kebahagiaan atas perubahan-perubahan yang dialami,” ucap Mendikbud.

PPGP didesain dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning selama sembilan bulan. Program tersebut didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan. Untuk itu, sebanyak 70 persen kegiatan dilakukan dalam bentuk on-the-job training di mana guru sebagai peserta PPGP tetap bertugas mengajar dan menggerakkan komunitas di sekolah. Selanjutnya, 20 persen kegiatan dirancang dalam bentuk kegiatan belajar bersama rekan sejawat dan 10 persen sisanya dilakukan dalam bentuk pembelajaran bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping.

Mendikbud pada kesempatan ini mengingatkan, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Untuk itu, teruslah mencoba dan terbuka pada hal baru. Ia menyatakan bahwa calon guru penggerak saat ini sedang menemani belajar murid-murid yang akan mengisi masa depan di mana segala hal baru sangat mungkin banyak terjadi. Ia berpesan agar peserta mampu membiasakan bereksplorasi. “Teruslah mencari cara terbaik untuk diimplementasikan di ruang kelas,” imbuhnya.

Proses ini mungkin tidak nyaman dan mungkin akan ada keraguan, tambah Mendikbud, namun teruslah berproses bersama dan juga teruslah bergotong royong. “Saling dukung dan saling menyemangati. Cita-cita kita satu: pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang memerdekakan,” tutup Mendikbud.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Iwan Syahril mengajak para peserta pendidikan guru penggerak agar bermimpi untuk sebuah cita-cita dan harapan, karena saat ini mimpi Bangsa Indonesia adalah Indonesia emas, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, dimana sumber daya manusianya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Beranikanlah diri untuk bermimpi, beranikanlah diri untuk bermimpi setinggi-tingginya. Karena Indonesia, negara yang kita cintai ini, lahir dari para pemimpi dan para pejuang yang tak kenal lelah bergerak memperjuangkan mimpinya yaitu Indonesia Merdeka!,” ujar Iwan Syahril.

Seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo, lanjut Iwan, untuk meraih mimpi tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu kerja keras dan inovasi. “Kita harus kerja keras, kerja cepat, kerja produktif. Jangan berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil yang nyata,” katanya.

Untuk itu, melalui Program Guru Penggerak, Pemerintah melalui Kemendikbud akan menjadikan fokus dan orientasi dari setiap guru adalah kepada murid dan pembelajaran merdeka. “Kita akan mendorong calon guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang berpusat kepada murid, yang memandang anak dengan rasa hormat,”ujar Iwan Syahril.

Kepada calon guru penggerak yang sudah terpilih dari 56 kabupaten/kota, Iwan Syahrir mengingatkan untuk selalu mengingat mengapa motivasi awal saat seleksi, karena perjalanan selama sembilan bulan tidak sebentar, semangat yang naik turun pasti terjadi. “Ingat bahwa Anda tidak sendirian melalui hal ini. Ada Pengajar Praktik (Pendamping), Fasilitator dan rekan sesama calon guru penggerak yang bisa menjadi sumber energi yang tak terbatas. Bapak/Ibu adalah bagian dari komunitas pembelajar yang senantiasa saling mendukung,” ujar Iwan Syahril.  

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik.

Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.
Penyelenggara teknis Pendidikan Guru Penggerak akan di laksanakan oleh 6 PPPPTK (P4TK), yaitu P4TK IPA di Kota Bandung Jawa Barat, P4TK PKn dan IPS di Kota Batu Jawa Timur, P4TK Bahasa di DKI. Jakarta, P4TK Penjas dan BK di Kabupaten Bogor Jawa Barat, P4TK Matematika di D.I. Yogyakarta, dan P4TK TK dan PLB di Kota Bandung Jawa Barat.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat   
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman:www.kemdikbud.go.id

Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#gurupenggerak
#merdekabelajar
#bersamahadapicorona
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 304/sipres/A6/X/2020

Jakarta, Kemendikbud -- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan usulan revisi dua peraturan terkait dengan standar nasional pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
 
Ketua BSNP Kemendikbud, Abdul Mu`ti menyampaikan bahwa pengembangan terhadap kedua aturan tersebut merupakan upaya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. “(Hal tersebut) akan dapat tercapai bila pemerintah memberikan perhatian besar pada akses pendidikan sejak anak usia dini,” kata Abdul Mu`ti dalam acara Jumpa Pers yang berlangsung secara virtual di Jakarta, pekan lalu.
 
Abdul Mu`ti melanjutkan, selama ini belum ada Standar Pendidikan Jarak Jauh. Oleh karenanya, rancangan Permendikbud tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan usulan untuk perubahan Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ditambahkan oleh Anggota BSNP, Suyanto, istilah pembelajaran jarak jauh yang digunakan selama pandemi Covid-19 hanya merupakan bagian dari penyelenggaraan PJJ.
 
Hasil pemantauan BSNP terhadap PAUD menunjukkan bahwa beberapa hal perlu diperbarui terkait pengaturan standar. Pertama, definisi pengelompokan anak usia dini yang berimplikasi pada pengaturan dan penguatan tanggung jawab keluarga pada pendidikan anak. Kedua, lebih mengedepankan kesejahteraan peserta didik (wellbeing), termasuk mencegah tindakan diskriminatif, perundungan (bullying) dan pelecehan seksual. Ketiga, eksplisit mengamanatkan peranan orang tua dalam pendidikan anak.
 
Keempat, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) disusun secara lebih fleksibel berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kelima, standar isi mengamanatkan Kurikulum PAUD dikembangkan tidak dalam bentuk kompetensi inti/kompetensi dasar. Dan keenam, mengakomodasi kemerdekaan anak untuk bermain dalam proses belajar untuk mendapatkan pengalaman.
 
Anggota BSNP, Kiki Yulianti mengatakan, rancangan permendikbud tentang PJJ didesain untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang menyeluruh guna mengantisipasi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Di samping itu, rancangan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian dan kualitas pembelajaran jarak jauh di masa kini dan masa depan, dan bukan hanya menjawab persoalan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
 
Menurutnya, saat menyusun standar untuk sebuah kebijakan, harus dapat digunakan untuk merespons seluruh kondisi darurat yang terjadi. Agar seluruh stakeholders pendidikan mengetahui langkah apa yang harus diambil dalam masa darurat tersebut. “Kebijakan kami sifatnya lebih mendasar bukan hanya merespons pandemi. Di dalam standar pendidikan, sudah ada klausul kedaruratan sehingga kita lebih siap untuk menyelenggarakan pembelajaran. (standar) kami tidak menyebut pandemi hanya saja menyebutkan kedaruratannya,” terang Kiki. 
 
Ke depan, rancangan Permendikbud PJJ diharapkan menjadi alternatif di luar modalitas pendidikan reguler. Berikut beberapa ketentuan yang disesuaikan dalam aturan terbaru, yaitu, adanya jaminan penyelenggaraan PJJ yang lebih berkualitas, sistem manajemen pembelajaran yang memenuhi standar penjaminan mutu pendidikan, dan ditetapkannya persyaratan utama bagi satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan PJJ.
 
Tidak kalah penting adanya komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi PJJ, serta sistem penilaian PJJ terintegrasi dalam sistem manajemen pembelajaran yang melibatkan peranan orang tua.
 
Setelah melalui uji publik dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan, saat ini BSNP sudah menyelesaikan kedua rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut.  Abdul Mu`ti menegaskan, penyusunan rancangan peraturan PJJ melengkapi dan menyempurnakan Permendikbud sebelumnya agar layanan pendidikan jarak jauh semakin membuka akses pendidikan bagi mereka yang memiliki kendala dan tidak dapat dilayani melalui sistem pendidikan reguler. Selain itu juga sebagai antisipasi dan pilihan pendidikan di masa depan.
 
Anggota BSNP, Henriette Hutabarat Lebang pada kesempatan yang sama mengatakan, kedua rancangan peraturan tersebut akan diserahkan kepada Kemendikbud untuk diproses lebih lanjut menjadi Permendikbud. “Semoga dengan standar PJJ Ini, mutu pendidikan dapat dijamin sampai mengatur kepada hal-hal yang seksama dalam standar pendidikan jarak jauh,” katanya. 
 
Anggota BSNP lain, Arifin Junaidi mengatakan, BSNP ingin peraturan tersebut diproses secepatnya agar Permendikbudnya bisa segera terbit dan penerapannya dapat segera di lingkungan PAUD.

Halaman 2 dari 2