Jakarta, 19 April 2021 --- Sehubungan dengan beredarnya protes dari kalangan yang menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas penghilangan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan, “Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan”.

Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya dengan fakta. “Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” terangnya.

Meluruskan tudingan yang dimaksud kalangan tersebut, Hilmar menjelaskan “buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat”.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, “naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya.

Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud. "Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tutup Hilmar.

https://www.nu.or.id/post/read/100448/kisah-gus-sholah-dirikan-museum-kh-hasyim-asyari-

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ciputat, 7 April 2021 --- Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin Kemendikbud) kembali menyiapkan program Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau lazim disingkat “Pembatik”, di tahun 2021 ini. Sosialisasi prapeluncuran Pembatik dilaksanakan secara luring terbatas di Kantor Pusdatin Kemendikbud, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (7/4). Pembatik akan diluncurkan secara resmi pada 15 April 2021, dan dilaksanakan pada pertengahan April s.d. Oktober mendatang.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusdatin, Muhammad Hasan Chabibie, berharap Pembatik mampu memperkuat literasi TIK para guru. Tahun lalu, Pembatik diikuti oleh 70 ribu guru. Hasan berharap, tahun ini bisa diikuti minimal 75 ribu guru yang akan jadi mitra penggerak pembelajaran abad 21. “Pandemi ini memaksa kita, mau tidak mau, untuk makin lincah memanfaatkan TIK dalam proses belajar mengajar,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya.

Hasan mengatakan, program Pembatik dapat diikuti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, maupun guru honorer. Semua guru, kata dia, boleh mengikuti Pembatik, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. “Bukan berarti karena ini Pembatik, harus guru TIK yang ikut. Guru agama, bahasa, sejarah, apapun boleh. Harapannya, ini jadi cermin di mana teknologi dimanfaatkan di semua mata pelajaran,” ungkapnya.

Melalui Pembatik, Hasan berharap para peserta mampu menguasai TIK dan menerapkannya pada pengajaran di sekolah, serta menjadi penggerak TIK di lingkungan masing-masing. “Dengan ikut Pembatik, kami harap kompetensi dan wawasan mereka meningkat dan makin ahli menerapkan pembelajaran berbasis TIK,” tambahnya.

Syarat mengikuti Pembatik pun dibuat secara simpel dan mudah dipahami. Setiap calon peserta harus memiliki SK PNS bagi para guru PNS dan SK Yayasan bagi guru-guru swasta pada semua jenjang, yang dibuktikan dengan surat keputusan PNS yang bersangkutan, atau guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari yayasan. “Kami buat persyaratan yang simpel, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar. Sekali lagi, ini terbuka bagi guru negeri dan swasta,” imbuh Hasan.

Syarat lainnya, calon peserta yang mendaftar program Pembatik merupakan pengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya (guru mata pelajaran/ guru kelas). Guru honorer di instansi pendidikan pemerintah/swasta dari semua jenjang juga dapat mengikuti program ini, dengan syarat bukti keputusan lembaga bersangkutan. Para guru yang menjadi peserta program pembatik diharapkan dapat meningkat kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi TIK guru dari UNESCO.

Pada program Pembatik, dijelaskan Hasan, para peserta akan menghadapi empat tahapan pembelajaran. Fase yang akan dihadapi adalah literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Pada tahap literasi, peserta akan dibekali wawasan. Selanjutnya tahap implementasi. “Mulailah kita bahas skenario paling tepat untuk implementasi di sekolah masing-masing,”  ujar Hasan.

Ketiga adalah tahap kreasi di manaa para guru akan diajarkan membuat konten seperti animasi sederhana. Tahap keempat, berbagi. Di sini, para guru akan didorong untuk berbagi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. “Inovasi-inovasi terbaik, pada penghujung program akan kita kumpulkan dan kita pilih yang terbaik untuk ditampilkan di portal Rumah Belajar,” jelas Hasan.

Hasan juga menyoroti, menyambung Pembelajaran Tatap Muka yang direncanakan mulai dilaksanakan kembali pada Juli 2021. Para siswa dan guru diharapkan tidak meninggalkan kemudahan teknologi yang sudah dirasakan selama masa Pembelajaran Jarak Jauh.

Lewat program ini, para guru juga didorong membagikan praktik baik di daerah masing-masing. Kemudian, guru-guru terbaik di 34 provinsi, akan dikumpulkan menjadi Duta Rumah Belajar, yang menjadi ujung proses peningkatan kompetensi di 2021.

Sebagai informasi, situs Rumah Belajar Kemendikbud sudah dikunjungi lebih dari 200 juta kali dan menjadi salah satu alternatif portal pemerintah yang terus memfasilitasi para pendidik selama masa pandemi.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Pontianak - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat akan menyelenggarakan Pelatihan Google Workspace For Education, dalam rangka pemanfaatan akun pembelajaran dengan domain belajar id yang diberikan kepada satuan pendidikan (Pendidik, tenaga kependidikan dan siswa). Kegiatan  akan diselenggarakan pada tanggal 12 -14 April 2021, pukul 09.00 – 12.00 melalui Google Meet dan Youtube.

Akun pembelajaran  yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat digunakan untuk mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik yang tersedia dalam G Workspace for Education serta aplikasi pembelajaran lainnya, dan dapat diaktifkan oleh sekolah paling lambat tangal 30 Juni 2021.

Bagi Bapak/Ibu guru yang sudah mengaktifkan akun belajar id dan ingin belajar bersama kami  “Google Master Trainer dan Tim Pengembang Teknologi Pembelajaran LPMP Provinsi Kalimantan Barat”, dipersilahkan  untuk mengisi link pendaftaran berikut :
https://forms.gle/UceDz1QQdp5bJcx39
kemudian bergabung di grup Telegram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut :
https://t.me/joinchat/yGBowdPS9m5lOTll

 “Fasilitas kegiatan : Sertifikat 32 JP bagi yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan tugas”
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Google For Education dan Refo Indonesia.

#kemendikbud#DitjenGTK#Pusdatin#LPMPKalbar#PTPLPMPKalbar#googlemastertrainer#PertahankanWBK#RaihWBBM #TolakGratifikasi #IkhlasMelayani

Jakarta, 5 April 2021 --- Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan Selasa (30/3) telah berlaku. Menindaklanjuti SKB Empat Menteri tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas,” tekan Mendikbud. Lebih lanjut Mendikbud juga menyampaikan, “satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah”.

Dua puluh dua persen sekolah telah melakukan PTM terbatas dan telah menunjukkan berbagai praktik baik kebijakan PTM terbatas, diantaranya adalah SD Negeri 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Bengkulu.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengatakan SDN 03 Pontianak Selatan telah melakukan berbagai persiapan dalam menunjang PTM terbatas.

Persiapan yang dilakukan SDN 03 Pontianak Selatan sebelum memulai PTM terbatas adalah membentuk tim satgas Covid-19, mempersiapkan prosedur operasional standar (POS) PTM terbatas, melakukan pemenuhan daftar periksa (menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, melakukan kerja sama dengan Puskesmas, membeli thermo gun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.), memperbanyak imbauan 4M di lingkungan sekolah, memberitahukan rencana PTM terbatas kepada RT, Kelurahan, dan Babinkamtibnas, melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM terbatas pada dinas pendidikan (disdik) Kota Pontianak.
 
Agar PTM terbatas berlangsung secara aman, SD Negeri 03 Pontianak Selatan melakukan beberapa langkah untuk memastikan kelancaran. Langkah-langkah yang diambil di antaranya mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak sekolah, selalu menerapkan protokol kesehatan, memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah, mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi serta mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk segera melakukan vaksinasi.
 
Dalam hal pembagian rombongan belajar, SDN 03 Pontianak Selatan menerapkan anjuran pemerintah yaitu maksimal 50 persen kapasitas per kelas sehingga dalam satu rombongan belajar terdapat dua kelompok belajar. Masing-masing rombongan belajar melakukan PTM terbatas sebanyak dua kali dalam satu minggu. “Siswa dengan nomor absen 1-16 masuk di hari Senin dan Rabu, siswa dengan nomor absen 17-32 masuk di hari Selasa dan Kamis,” tutur Jumeri.
 
Dalam satu kali pertemuan, berlangsung selama 3 jam dari pukul 07.00–10.00 WIB sehingga setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam satu minggu. “Jam masuk dibuat selang seling dengan jeda beberapa menit agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan,” kata Jumeri.
 
Dalam hal mengombinasikan PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), SDN 03 Pontianak Selatan melakukan PJJ secara daring melalui grup Whatsapp untuk memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah. Pembahasan tugas dilakukan di ruang kelas bagi yang giliran masuk dan lewat aplikasi Zoom bagi yang giliran PJJ. Selanjutnya, hari Jumat digunakan untuk melakukan evaluasi PTM terbatas pada setiap minggunya.
 
Sekolah lain yang telah membagikan praktik baik dalam PTM terbatas adalah SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Dalam melaksanakan PTM terbatas, salah satu guru SMAN 9 Bengkulu Selatan, Meydia Afrina mengatakan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga wali siswa atau orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi dengan dua tujuan, yakni pertama, mendengarkan pendapat orang tua ketika sekolah akan dibuka kembali, kemudian yang kedua adalah memastikan orang tua untuk menyiapkan anak mereka dengan protokol kesehatan yang ketat ketika kembali ke sekolah”.

Persiapan yang dilakukan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan sebelum memulai PTM terbatas antara lain mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus, melakukan pengadaan alat protokol kesehatan, mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB Empat Menteri, mempersiapkan sarana fisik sekolah seperti sanitasi dan kebersihan sekolah dan melaporkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
 
Selanjutnya, agar PTM terbatas tetap berlangsung secara aman, SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan, tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, selalu mengingatkan peserta didik untuk jaga iman, aman dan imun, melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan dan tidak ada jam istirahat.
 
Kemudian contoh praktik baik dari SMAN 9 Bengkulu Selatan dalam pembagian rombongan belajar, rombongan belajar dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan siang dengan jadwal per tingkat. Senin dan Kamis untuk kelas XII, Selasa dan Jumat untuk kelas XI, serta Rabu dan Sabtu untuk kelas X.
 
Dalam satu minggu, siswa melakukan PTM terbatas dengan total 4 jam 30 menit. Karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka ditambahkan PJJ dengan memberikan tambahan materi menggunakan berbagai platform yang dikuasai guru seperti Google Classroom, Whatsapp, dan lainnya. “Saya yakin banyak praktik baik lain dari sekolah di daerah-daerah lain dalam mempersiapkan PTM terbatas pada era kebiasaan baru,” tutur Jumeri.

Praktik baik lainnya juga hadir dari SDN 2 Pembataan. Plt. Kepala Sekolah, Nina Zurdiana, mengatakan pada kegiatan tatap muka di sekolah, siswa SDN 02 Pembataan terdiri dari 590 siswa. “Jadi kami menggunakan hanya dengan enam rombel, satu rombel terdiri dari 30 siswa. Namun kami bagi menjadi tiga kelompok, jadi satu kelompok terdiri dari kurang lebih 10-12 siswa dalam satu kelompoknya. Satu kelompok itu mempergunakan waktu selama satu jam untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan penjelasan saja kepada siswa, penguasaan tetap dilakukan di rumah,” ujar Nina Zurdiana.  
 
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#merdekabelajar
#bersamahadapikorona
#bersamabergerakpulih
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 105/sipres/A6/IV/2021

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan pendidikan, terutama dengan harus ditutupnya sekolah guna mencegah penyebaran virus di kalangan pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan PJJ secara daring, sebagai salah satu solusi pemenuhan hak pendidikan, telah membantu memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung namun berdampak pada proses tumbuh kembang pelajar. Oleh karena itu, satuan pendidikan di semua jenjang perlu segera membuka kembali layanan tatap muka dengan melalui beberapa persiapan seperti pemberian vaksin Covid-19 bagi tenaga pendidik dan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. --- Ikuti informasi pendidikan dan kebudayaan melalui kanal berikut: Laman: kemdikbud.go.id Twitter: Kemdikbud_RI Instagram: kemdikbud.ri Facebook: kemdikbud.ri YouTube: KEMENDIKBUD RI

Jakarta, 3 April 2021 --- Melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, pemerintah berupaya mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Guna mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menggelar sosialisasi berupa Dialog Produktif bertajuk "Rindu Pembelajaran Tatap Muka". Acara ini ditayangkan FMB9ID_IKP, mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim beserta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf pada Kamis (1/4).

Dalam penjelasannya, Mendikbud menyampaikan persiapan yang tengah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pertama adalah akselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah. “Kemenkes mendorong agar di akhir bulan Juni sampai dengan Juli semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita sudah divaksinasi,” ungkap Mendikbud seraya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk ikut berperan aktif memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya.

Persiapan selanjutnya untuk PTM terbatas yaitu fleksibilitas penuh atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah. Mendikbud menerangkan bahwa dana BOS dapat dialokasikan untuk melengkapi keperluan sekolah yang berkaitan dengan protokol kesehatan, seperti masker, sabun cuci tangan, tes Covid-19 secara berkala, layanan antar jemput, dan berbagai kelengkapan penunjang lainnya.

Mendikbud juga mengimbau sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap, agar segera memberikan opsi PTM terbatas. Tidak perlu menanti sampai tahun ajaran baru dimulai Kendati demikian, orang tua tetap berperan penting dan berhak memutuskan anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tidak. “Yang tidak boleh dipaksa adalah orang tua, karena orang tua bebas memilih anaknya untuk ikut PTM terbatas atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah,” sambung Mendikbud.

Selain itu, Mendikbud juga menegaskan kembali bahwa PTM terbatas ini tidak sama dengan PTM saat sebelum masa pandemi. Kali ini, secara teknis PTM terbatas dijalankan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat, seperti menerapkan 50% kapasitas kelas atau maksimal 18 anak perkelas, menjaga jarak antar tempat duduk siswa, tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan penerapan protokol kesehatan 3M di lingkungan sekolah.

Pemda juga memiliki hak menutup kembali sekolah, jika infeksi Covid-19 daerah tersebut sedang mengalami peningkatan. Hal ini juga berlaku saat pemda menemukan laporan kasus infeksi Covid-19 di lingkungan sekolah. “Jadi kita harus tetap siaga. Jika terjadi infeksi di dalam lingkungan sekolah, sekolah diwajibkan untuk ditutup sementara,” jelas Mendikbud.

Koordinasi yang Baik antar Seluruh Pemangku Kepentingan Tentukan Kesuksesan PTM Terbatas

Mendikbud menyadari bahwa PTM terbatas tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari segala pihak. Oleh karena itu, ia mengimbau jajaran di tingkat pusat, pemda, sekolah, hingga orang tua untuk terus bekerja sama demi menyukseskan PTM terbatas ini. Disiplin terhadap protokol kesehatan juga menjadi kunci dari keberhasilan PTM terbatas. Semua pihak diharapkan tetap patuh dan taat mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan kabar gembira, tentang respons baik dari orang tua, sekolah, pemda, dan masyarakat berkaitan dengan SKB Empat Menteri. Ia mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor, terdapat 170 sekolah yang telah diverifikasi dan siap melaksanakan PTM terbatas. Pihak sekolah juga sudah meyiapkan perlengkapan protokol kesehatan yang nantinya diharapkan mampu membuat siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

“Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu asik di rumah, sehingga kehilangan kesempatan untuk sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi suatu momentum untuk mengembalikan semangat belajar kembali,” tutur Dede

Mendukung imbauan Mendikbud, Dede menyatakan, koordinasi dari semua pihak merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan SKB. Pada kesempatan ini, Ia juga mengimbau rekan-rekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PTM terbatas ini. “Kami juga mengharapkan ada pantauan dari temen-teman DPRD di daerah untuk lebih aktif melakukan fungsi controlling dan pengawasan,” jelas Dede.

Kepala Sekolah SDN Cebongan 02 Salatiga, Sri Handayani menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan PJJ. Menurutnya, kendala terberat di awal pelaksaan PJJ adalah kurangnya siswa yang memiliki teknologi penunjang PJJ seperti gawai yakni masih di bawah 50%. “Kami juga menemukan banyaknya keluhan yang dirasakan oleh orang tua karena kesulitan mereka saat membimbing dan mengajarkan pembelajaran kepada sang anak,” ujar Sri.

Sri juga menuturkan bahwa sekolah SDN Cebongan 02 Salatiga, siap melaksanakan PTM terbatas. Hal ini didukung dengan perobaan atau simulasi PTM terbatas yang telah dilakukan SDN Cebongan 02 Salatiga. “Kami sudah siap, kami juga sudah melaksanakan simulasi PTM terbatas. Sekarang kami hanya tinggal menunggu vaksinasi sebelum melakukan turun melakukan PTM terbatas,” ungkap Sri.

Aswin Anwar, selaku Guru Olahraga SD Impres Klasaman Kota Sorong juga menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan PTM terbatas yang telah dilaksanakan oleh sekolahnya. PTM terbatas yang dilaksanakan oleh SD Impres Klasaman Kota Sorong dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur PTM terbatas yang berlaku, seperti penerapan kapasitas kelas, protokol kesehatan yang ketat, dan mencegah kerumunan.

“Setiap hari ada yang datang, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, polisi, satgas Covid-19, dan beberapa pihak lainnya. Kami senang, karena ini yang membuat kami merasa dijaga dan dipantau sama mereka,” jelas Aswin.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 104/sipres/A6/IV/2021

Wooow, kereeen, great, dan “Menakjubkan”, satu kata yang tepat diberikan atas kebijakan Pemerintah yang akan melaksanakan pengadakan 1 juta guru PPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan/kekurangan guru secara nasional, yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Disamping itu, kebijakan tersebut dimaksudkan pula dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer guru yang sudah mengajar dalam kurun waktu yang ralatif lama, yang menurut data Kementerian Dikbud jumlahnya mencapai 700.000 orang. Terhadap tenaga honorer tersebut, akan diberikan kesempatan 3 kali untuk dapat mengikuti seleksi bila tidak lulus dalam seleksi pertama dan kedua. Sangat menakjubkan, karena dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, baru kali pertama dilaksanakan pengadaan guru dalam jumlah yang besar. Kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar ini, mestinya tidak boleh terjadi. Disamping, dipastikan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar yang ujungnya berdampak terhadap kualitas pendidikan, dan dalam jangka panjang dapat pula berpengaruh dalam mewujudkan atau “membangun sumber daya manusia (termasuk aparatur sipil negara)” yang berkualitas, yang merupakan salah satu dari 5 visi dan misi Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (2021- 2024). Timbul pertanyaan, koq bisa terjadi kekurangan guru dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Padahal Kementerian PANRB yang berwenang dalam penetapan kebutuhan/formasi secara nasional selalu memprioritaskan sektor pelayanan dasar yakni bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengadaan CPNS setiap tahunnya. Berdasarkan data di Kementerian PAN-RB bahwa dalam kurun waktu 9 tahun yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 melalui PP 48/2005 jo PP 56/2007 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan seleksi (administratif) terhadap tenaga honorer dan telah diangkat menjadi CPNS sebanyak lebih kurang 1.2 juta orang, yang sebagian besar adalah tenaga guru dan tenaga administrasi. Jumlah tersebut relatif banyak, yakni mencapai 25% dari seluruh ASN yang ada di Republik ini.
 
Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan 1 juta guru PPPK, patut diberikan apresiasi. Mengingat dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja DPR RI, baik di Komisi II, Komisi X, dan Komisi Gabungan Pemerintah sering ditagih progres penyelesaian tenaga honorer, yang berujung wakil rakyat tersebut mengusulkan revisi terhadap UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menambahkan pasal khusus yaitu “tenaga honorer, tenaga harian lepas, atau tenaga lain yang sejenis dapat diangkat secara langsung/tanpa melalui proses seleksi menjadi CPNS, tidak hanya guru”. Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan tenaga honorer (termasuk guru) sudah sejak lama menjadi permasalahan nasional, dan menjadi beban “politik” pemerintah, baik pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Berdasarkn ketentuan peraturan perundang- undangan bahwa keberadaan tenaga honorer guru, termasuk honorer lainnya masih dimungkinkan sampai dengan akhir Nopember 2023. Artinya Pemerintah mempunyai kesempatan paling lama 3 tahun untuk menyelesaikan tenaga honorer guru dimaksud. Namun sangat disayangkan, pengadaan 1 juta guru PPPK tersebut belum termasuk kebutuhan guru agama pada sekolah-sekolah di lingkup Kementerian Agama dan kebutuhan guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di Pemerintah Daerah yang kewenangannya ada di Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Materi atau substansi seleksi pengadaan guru PPPK, berbeda dengan seleksi guru CPNS, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi (sosio kultural, manajerial, dan teknis). Terhadap pesesrta seleksi yang dinyatakan lulus tes kompetensi, selanjutnya diikutkan tes wawancara menggunakan CAT (untuk mengetahui moralitas dan integritas dari calon peserta). Hasil tes wawancara tersebut, dapat berpengaruh dalam penentuan kelulusan akhir, meskipun peserta seleksi sudah dinyatakan lulus administrasi dan lulus seleksi kompetensi. Materi seleksi yang demikian, tentu saja belum “familier” bagi tenaga honorer sehingga menjadi permasalahan tersendiri, dan berujung tidak berhasilnya mereka memenuhi passing grade/tidak lulus.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi dan laporan yang sering disampaikan oleh sebagian besar pengelola kepegawaian dan pendidikan di daerah bahwa terjadinya kekurangan guru dalam jumlah yang besar itu, antara lain disebabkan oleh :
  1. Perpindahan guru yang tidak terkendali, dengan kata lain terjadi “mismanageable” pengelolaan guru. Terjadinya pengelolaan guru yang demikian, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya “invisible-hand”. Faktor ini sangat dominan mempengaruhi bahkan sampai “menekan” para Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN dalam posisi yang “dilematis” untuk tidak mengabulkan bila ada usulan perpindahan guru dari sekolah- sekolah yang ada di daerah terpencil, terluar dan tertinggal ke sekolah-sekolah yang ada di perkotaan;
  2. Masalah “kesejahteraan” antara guru yang mengajar di perkotaan dan yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal;
  3. Sebagian besar guru PNS adalah kaum wanita, yang tidak jarang pula sebagai isteri/anggota keluarga dari TNI/Polri dan pejabat/pegawai pemerintah lain;
  4. Adanya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten, yang berimplikasi harus dibangun sekolah- sekolah baru, yang kerap tidak diikuti dengan perencanaan kebutuhan/pengadaan tenaga gurunya.
  5. Adanya pengangkatan guru PNS ke dalam jabatan struktural yang kompetensinya tidak bersesuaian dengan jabatan yang diduduki;
  6. Adanya perbantuan/penugasan guru PNS pada sekolah-sekolah swasta;
  7. Formasi yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sekolah yang diusulkan oleh PPK Daerah.
Sebagai ilustrasi, penyebab terjadinya kekurangan guru adalah distribusi/perpindahan guru PNS yang tidak terkendali yang berakibat di satu sisi terjadinya kelebihan guru di sekolah-sekolah yang ada di perkotaaan, di sisi lain terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Disamping itu, yang cukup berpengaruh karena faktor guru yang sebagian besar kaum wanita, yang tidak bisa tidak mengajukan pindah mengajar dengan alasan mengikuti penugasan suami, mengurus orang tua yang sedang menderita sakit, dan aneka ragam alasan lain. Menghadapi usulan pindah seperti ini, PPK berada dalam posisi yang “dilematis” dalam

 

mengambil keputusan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Namun, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa keputusan yang diambil oleh sebagian besar PPK adalah “terpaksa” menyetujui karena faktor “invisible-hand” yang sampai saat ini masih saja berlanjut. Disamping itu, masalah kesejahteraan menjadi faktor pandorong lain banyaknya guru PNS mengusulkan pindah ke sekolah- sekolah yang ada di perkotaan. Sudah bukan rahasia umum bahwa guru yang mengajar di perkotaan, mempunyai kesempatan nyambi memberikan “les privat” yang tentu saja ada penghasilan tambahan dalam bentuk “rupiah”. Sedangkan bila mengajar di daerah terpencil, tertinggal, terluar, peluang untuk dapat memberikan “les privat” sangat kecil. Andaipun peluang itu ada, biasanya yang mereka terima bukan dalam bentuk “rupiah” melainkan dalalm bentuk yang lain seperti ubi, singkong, pisang, ayam dan lain sebagainya.
Jalan pintas yang dilakukan oleh sebagian besar PPK Daerah dalam mengatasi kekurangan guru yaitu melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer guru baru, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Dikbud, dan kerap pula dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah tanpa sepengetahun PPK yang bersangkutan. Yang lebih memprihatin bahwa proses rekrutnya-pun tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang direkrut belum berijazah S.1. Dengan kata lain, pengangkatan guru honorer baru di satu sisi dapat “dipahami” agar proses belajar mengajar dapat berlangsung, di sisi lain PPK melakukan “pembiaran” terhadap guru- guru yang menumpuk di sekolah-sekolah di perkotaan dam berakibat in-efisiensi terhadap APBD. Demikian juga dengan praktek pengangkatan guru PNS menjadi pejabat struktural dan penugasan/perbantuan guru PNS ke sekolah-sekolah swasta sampai saat ini masih saja berlangsung.
Dalam konteks pengadaan 1 juta guru PPPK, berdasarkan data di Kementerian PANRB, terdapat 1 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang belum merespon kebijakan dimaksud, dengan alasan ketidaksiapan APBD dalam hal gaji dan tunjangan guru PPPK. Pemerintah Daerah tersebut mengharapkan keseluruhan biaya pengadaan guru PPPK bersumber dari APBN. Permintaan ini secara peraturan perundangan tidak dimungkinkan. Berdasarkan pemetaan Kementerian Dikbud pada Pada Pemerintah-pemerintah Daerah tersebut masih terdapat kekurangan guru, yang selama ini diampu oleh para honorer guru yang telah mengajar dalam waktu yang relatif lama, serta memenuhi syarat untuk dapat diikutkan seleksi dalam program pengadaan 1 juta guru PPPK. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan tidak tertutup kemungkinan permasalahannya berimbas/bergulir ke Kementerian PANRB dan Kementerian Dikbud.

Analisis/Solusi atas Permasalahan

Kebijakan Pemerintah melaksanakan pengadaan 1 juta guru PPPK patut diberikan apresiasi oleh kita semua selaku insan yang menginginkan terwujudnya hasil pendidikan yang berkualitas, yang kedepannya diharapkan mampu berdaya saing secara nasional, regional bahkan internasional. Demikian pula halnya dengan kebijakan pemberian 3 kali kesempatan mengikuti seleksi bagi tenaga honorer guru dan rencana adanya “pembekalan” sebelum seleksi patut pula diberikan penghargaan.

 

Berbagai permasalahan yang ada sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan sudah ditemu-kenali dan sudah ada design/rancangan pemecahan permasalahannya oleh Pemerintah agar di satu sisi membangun SDM (guru) yang unggul sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN dapat diwujudkan. Disisi lain, penyelesaian terhadap tenaga honorer (guru) yang sudah mengajar dalam kurun waktu relatif lama, yang selama ini statusnya tidak jelas dapat terselesaikan agar tidak berkepanjangan menjadi beban “politik” Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif kebijakan afirmasi terhadap tenaga honorer guru yang mengikuti seleksi. Apabila kriteria penentuan kelulusan murni sesuai dengan passing grade seperti halnya diberlakukan untuk pelamar umum, ditengarai tingkat kelulusannya tidak banyak/maksimal, tentu berdampak secara sosiologis dan psikologis bagi para tenaga honorer guru itu sendiri. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan saran pemikiran/solusi agar tingkat kelulusan tenaga honorer guru dapat lebih optimal, dan selanjutnya perlu “maintain” agar supaya ”manajemen” guru PPPK dapat dijalankan/ditegakkan, dengan cara :
  1. Diberikan afirmasi dalam penetapan kriteria kelulusan terhadap guru honorer, seperti memperhitungkan masa kerja sebagaimana diminta oleh forum-forum guru honorer (Kompas, 12 Maret 2021), bahkan lebih dari itu perlunya diberikan afirmasi tambahan bagi guru honorer yang mempunyai sertifikasi, terlebih lagi bagi guru honorer kategori disabilitas yang juga mempunyai sertifikasi. Apabila tidak diberikan afirmasi, dikhawatirkan para honorer guru tersebut tidak bisa memenuhi passing grade dan dinyatakan tidak lulus. Mengingat sebagian besar dari mereka dapat saja tidak optimal dalam mengapdate pengetahuan/ kompetensinya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, apalagi honorer guru yang telah lama mengajar di daerah terpencil, terluar dan tertinggal;
  2. Terhadap PPPK yang belum merespon, agar didorong atau “dipaksa” mengusulkan formasi dalam pengadaan guru PPPK tahun 2022. Dalam hal ketidak-tersediaan anggaran untuk pemberian “tunjangan” guru PPPK, sebenarnya dapat dilakukan dengan mengefisienkan pengeluaran anggaran “rutin” dengan cara mengurangi besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang sudah diberikan kepada para pejabat dan semua PNS yang ada. Cara yang lain mengurangi anggaran biaya perjalanan dinas dengan melakukan pembatasan jumlah personil yang akan melakukan perjalanan dinas baik ke Instansi Pusat maupun ke Instansi Daerah lain, apalagi kegiatannya “hanya” sebatas studi banding, konsultasi, dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa diperoleh  dengan cara tele-conference.
  3. Ditetapkan regulasi yang mengatur larangan perpindahan guru PPPK dari satu sekolah ke sekolah lain, dan terhadap PPK yang masih menyetujui perpindahan guru PPPK dengan alasan apapun diberikan sangsi yang tegas. Pentingnya penetapan regulasi ini agar tidak terulang lagi perpindahan guru dari sekolah-sekolah di daerah terpencil, terluar, tertinggal ke sekolah- sekolah yang ada di perkotaan sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan dengan regulasi tersebut menjadi dasar atau dapat membentengi PPK Daerah untuk tidak mengabulkan permohonan pindah meskipun dipengaruhi/ditekan oleh faktor invisible-hand. Bentuk regulasi, cukup dengan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PANRB, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, bila memungkinkan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah);
  4. PPK Daerah diminta menetapkan kebijakan lokal dalam bentuk pemberian insentif tambahan (tunjangan kemahalan) terhadap guru PPPK yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan mengajar secara penuh di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal;
  5. Khusus permasalahan belum terakomodirnya kebutuhan guru agama, baik kebutuhan di sekolah-sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan Kementerian Agama sendiri, dari sisi waktu masih dimungkinkan, dengan catatan Kementerian Agama mampu memetakan kebutuhan per sekolah dan memetakan guru honorer. Apabila tidak bisa dimasukkan dalam gerbong pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian Agama segera merencanakannya secara komprehansif untuk pengadaan tahun 2022. Perencanaan tersebut, selanjutnya dibahas bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud dan BKN.
Agar supaya program pengadaan 1 juta guru PPPK ini dapat dilaksanakan dengan lancar, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah dapat diwujudkan, melalui :
  1. Para Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pemberian “tunjangan” guru PPPK, anggaran pelaksanaan seleksi, dan biaya pendukung lainnya;
  2. Para tenaga honorer guru segera mempersiapkan diri sedini mungkin dengan cara mencari berbagai referensi agar dapat memenuhi nilai ambang batas “passing grade” untuk dapat dinyatakan lulus seleksi;
  3. Wakil rakyat, baik DPR RI/DPRD, DPD RI, PGRI dan semua organisasi profesi lain yang bergerak di bidang Pendidikan, serta forum-forum tenaga honorer guru yang ada di setiap Provinsi bahkan ada di setiap Kabupaten/Kota juga secara maksimal mendukung program pengadaan 1 juta guru PPPK.

Penutup

Kebijakan Pemerintah melaksanakan mengadakan 1 juta guru PPPK merupakan kebijakan strategis, mulia dan momentumnya juga sangat tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekurangan guru dan sekaligus secara bertahap menyelesaikan permasalahan guru honorer yang sudah mengajar dalam waktu relatif lama, yang menurut data Kem.Dikbud saat ini jumlahnya mencapai 700 ribuan. Oleh karenanya, dan dalam konteks membangun Sumber Daya Manusia (guru) yang unggul, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi periode II, sebaiknya keinginan beberapa pihak yang mendorong dilakukannya revisi ,UU 5/2014 dengan memasukkan klausul “tenaga honorer, tenaga harian lepas, dan tenaga dengan sebutan lainnya untuk diangkat secara langsung menjadi CPNS tanpa seleksi” perlu dipertimbangkan lagi, atau diputuskan tidak perlu dilanjutkan.
 
Diharapkan, setelah melalui berbagai tahapan seleksi sebagaimana strategi yang diusulkan di atas disetui oleh Pemerintah, semata-mata dimaksudkan para tenaga honorer guru yang nantinya ikut seleksi dapat dinyatakan lulus dalam jumlahnya yang banyak/signifikan. Dengan diangkatnya guru honorer menjadi guru PPPK, status mereka yang selama ini “terkatung katung” menjadi jelas, termasuk kejelasan terkait dengan hak, kewajiban dan karier kedepan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Sekedar menengok ke belakang bahwa sudah sangat sering para tenaga honorer (guru)


berdemonstrasi menuntut untuk diangkat secara langsung sebagai CPNS di depan Istana Presiden, di Kementerian PANRB, BKN dan Instansi Pemerintah lain, dipastikan menguras energi dari para tenaga honorer guru itu sendiri. Guru merupakan insan yang terpelajar, terhormat, dan berstatus sebagai “pendidik”, semestinya berada di depan kelas, malah berdemonstrasi dan berteriak-teriak di jalanan yang tidak jarang menampilkan spanduk yang pesannya “kurang pantas”, merupakan pemandangan yang sungguh sangat menyedihkan, mengenaskan, menyayat hati, dan sekaligus sangat “memalukan”. Insyaallah dengan kebijakan pengadaan 1 juta guru PPPK, permasalahan yang mendasar yakni kekurangan guru dan permasalahan tenaga honorer (guru) dapat diselesaikan……“sekali mendayung dua, tiga pulau terlampaui”. Bravo pemerintah… bravo tenaga honorer (guru),…bravo anak bangsa.
(Arizal, Analis kebijakan Utama pada Kedeputian SDM Aparatur Menpan)

Jadwal

19 - 23 April 2021

Jakarta, 27 Maret 2021 --- Program Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD) mulai 1 April 2021 akan ditayangkan di TV Edukasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peralihan medium penayangan program BDR tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala sejak penayangan di awal masa pandemi dan yang terakhir, yaitu pada bulan Februari 2021. Hasil evaluasi terkini didapatkan melalui metode survei dan diskusi kelompok terpumpun dilakukan terhadap lebih dari 6.200 pemangku kepentingan, termasuk yang berdomisili di daerah tertinggal.

“Dalam perjalanannya, program BDR tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi pandemi. Oleh sebab itu, evaluasi terus dilakukan secara berkala terhadap program BDR di TVRI dan menjadi acuan penentuan kebijakan penayangan,” terang pelaksana tugas (plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Hendarman, di Jakarta, Sabtu (27/3).

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum responden dan informan menganggap konten dan cara penyajian program BDR sudah relevan dan baik. Sebagian besar responden juga menganggap program BDR membantu guru menambah wawasan dalam mengajar dan membantu siswa memahami materi belajar.

Selain itu, hasil evaluasi juga memvalidasi terdapatnya perubahan pola perilaku di masa pandemi terkait media pembelajaran yang diminati. Jika sebelumnya pemangku kepentingan menyaksikan tayangan televisi (TV), sekarang cenderung beralih ke media sosial dan platform berbagi digital. Selain itu, ada kebijakan pendukung dari Kemendikbud seperti bantuan kuota data internet tahun 2020 dan 2021, serta  alternatif sumber pembelajaran lainnya sehingga penayangan pembelajaran melalui TV kurang diminati.

Menimbang hal tersebut dan merujuk pada arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo agar vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan diakselerasi untuk mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru, masukan pemangku kepentingan, efisiensi anggaran, dan cakupan siaran yang perlu diperluas, maka program BDR akan ditayangkan pada tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2021, melalui: (1) TV Edukasi Kemendikbud; (2) Kanal YouTube TV Edukasi; dan (3) Kanal YouTube Rumah Belajar.

“Pemangku kepentingan merekomendasikan medium penayangan program BDR di antaranya melalui YouTube,  media sosial, TV Edukasi Kemendikbud, dan TV lokal. Alasan utama publik memilih medium tersebut adalah karena bisa ditonton ulang dan mudah diakses,” jelas Hendarman. Lebih lanjut Hendarman mengajak para pendidik, dan peserta didik, serta orang tua untuk senantiasa memanfaatkan program BDR melalui medium yang telah disediakan Kemendikbud.

Siaran TV Edukasi Kemendikbud mengudara dengan dukungan satelit Telkom Merah Putih dan bisa diakses secara bebas melalui antena parabola oleh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat, TV Edukasi Kemendikbud juga bekerjasama dengan TV daerah, saluran video-on-demand (VoD), dan kanal over-the-top (OTT).

--

Untuk menyampaikan masukan dan saran mengenai program BDR, dapat mengisi survei di s.id/surveibdr, mengunjungi website http://ult.kemdikbud.go.id/, atau mengirim surat elektronik ke: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..  

Tautan Youtube program BDR di Televisi Edukasi Kemendikbud untuk Sekolah Dasar:

kelas 1:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas1
kelas 2:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas2
kelas 3:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas3
kelas 4:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas4
kelas 5:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas5
kelas 6:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas6



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

 

Jakarta, 22 Maret 2021 --- Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menekankan pentingnya  menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, serta mendukung kinerja dan produktivitas. Namun, hal tersebut hanya dapat tumbuh melalui gotong royong dan kerja sama yang baik antara pimpinan dan jajarannya. ⁣⁣
⁣⁣
Hal tersebut disampaikan Mendikbud saat melantik 42 orang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang terdiri dari satu pejabat fungsional ahli utama, dua rektor perguruan tinggi negeri, satu direktur politeknik, satu pengawas, 37 pejabat fungsional ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan mahir. ⁣⁣
⁣⁣
“Tugas yang tidak ringan sudah menunggu. Terutama untuk para pimpinan perguruan tinggi yang baru dilantik, di mana pemimpin perguruan tinggi menyandang tanggung jawab besar untuk memastikan proses pembelajaran yang mengedepankan pencapaian sumber daya manusia unggul berjalan dengan baik di lembaga masing-masing,” terang Mendikbud yang disampaikan secara daring, Senin (22/3). ⁣⁣
⁣⁣
Selanjutnya, Mendikbud menyampaikan harapan kepada pejabat pengawas yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas tinggi. “Saya berharap agar para pengawas terus berupaya menanamkan nilai-nilai moral serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada saudara sekalian,” ucapnya.⁣⁣
⁣⁣
Sementara untuk pejabat fungsional, Mendikbud menyampaikan untuk terus mengembangkan kepakaran guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi unit kerja.⁣⁣
⁣⁣
Di samping itu, dikatakan Nadiem, pendidikan tinggi memainkan peran penting dan strategis dalam membantu menjawab permasalahan bangsa dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi, khususnya pascapandemi Covid-19. ⁣⁣
⁣⁣
Secara khusus, Mendikbud berpesan kepada para pimpinan tinggi bahwa melalui Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kualitas lembaga, mahasiswa, dosen dan lulusan melalui program-program link and match. “Semoga kerja sama dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri akan berlangsung lebih optimal di masa mendatang,” harapnya. ⁣⁣
⁣⁣
Berikut adalah pimpinan tinggi yang dilantik sekaligus menjadi perwakilan dalam penandatanganan sumpah jabatan/janji secara simbolis, yaitu: Purwadi Sutanto sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, I Wayan Adnyana sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2021-2025, Adri Patton sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan periode tahun 2021-2025, Darmawan sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan periode tahun 2021-2025.⁣⁣
⁣⁣
Pelantikan pejabat merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi. Proses promosi, mutasi dan pengukuhan jabatan di Kemendikbud telah mengimplementasikan manajemen talenta yang berpedoman pada sistem merit. Pejabat yang dilantik telah melewati berbagai proses seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas.⁣⁣
⁣⁣
Menerapkan protokol kesehatan yang ketat, proses pelantikan disaksikan oleh Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Proses pelantikan berlangsung secara hybrid yaitu daring dan luring bertempat di Plaza Insani, Gedung A, Kantor Kemendikbud, Jakarta.⁣⁣
⁣⁣
Sebagai penutup, Mendikbud mengimbau kepada seluruh pejabat dan para pimpinan untuk menerapkan kepemimpinan  yang demokratis, sehingga kreativitas dan produktivitas kerja dapat terus berkembang dalam upaya mencapai visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ⁣⁣