Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (51)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Arsip Berita

@ultlpmpkalbar mempersembahkan DARA KHATULISTIWA : Dalam Jaringan, Kami Hadirkan Literasi Informasi dan Wawasan. Program unggulan dengan beranekaragam pembahasan setiap bulan yang kami kemas secara virtual.
.
Pekan ini @ultlpmpkalbar akan menyelenggarakan Sosialisasi Seleksi Akademik dan Administrasi PPG Dalam Jabatan. Pasti seru dong ya. Akan banyak informasi dan tahapan yang bisa disaksikan dengan seksama.
.
Catat agendanya. Ikuti dengan baik acaranya. Siapkan pertannyaan terbaik Anda. Komunikasikan dengan narasumber dan ahlinya. Laksanakan semua mekanisme resminya dengan segera.
.
Ini cara baru kami mempublikasikan informasi dari hati ke hati. Membangun interaksi dengan semangat transparansi. Mudah-mudahan seluruh program dan acara ini bermanfaat untuk seluruh PTK di seluruh negeri.
.
Berikut kami sampaikan tautannya. Sampai berjumpa di acara ya.

Join Zoom Meeting
https://s.id/sosialisasi_ppg_2021

Meeting ID: 986 8940 7054
Passcode: ppg2021
.
#DitjenGTK #GuruBelajar #AsesmenKompetensiMinimum #AKM
#kemendikbud #LPMPKalBar #LPMP #unitlayananterpadu #ULTkemdikbud #GuruNonPNS #NUPTK #PPGDalamJabatan #LembagaPenjaminanMutuPendidikan #gurupenggerak #PendidikanProfesiGuru #sertifikasiguru #GuruHonorer #GuruPPPK #SekolahPenggerak

 

 

Jakarta, 19 Februari 2020 --- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan fungsional Widyaprada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Analis Kebijakan serta Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) pada lingkungan Ditjen PAUD Dasmen.

“Selain dengan tujuan untuk pengembangan karir, pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ini sesungguhnya merupakan salah satu upaya antisipasi dan penyiapan perubahan dan pengembangan organisasi UPT di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,”jelas Jumeri, pada pelantikan yang digelar secara daring dan luring di Kantor Kemendikbud, Cipete, Jakarta, Kamis (18/2).  

Jumeri menerangkan bahwa setelah dilantik ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya, pejabat yang semula merupakan pejabat struktural Kepala LPMP dan Kepala BPPAUD dan Dikmas, akan ditugaskan sebagai plt. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan plt. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) pada provinsi masing-masing sampai dengan terbentuknya Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP).

Pada kesempatan yang sama, Jumeri menginstruksikan kepada para pejabat yang dilantik, khususnya yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan, agar ikut mendaftar dan “bertarung” pada seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Kepala BBPMP. Termasuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik itu terkait persiapan substansi maupun mental.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, yaitu mengamanatkan pengintegrasian penanganan urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam satu Direktorat Jenderal, yaitu Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Selanjutnya, hal itu juga berdampak pada perlunya dua UPT di daerah yang membantu melaksanakan tugas teknis dan operasional bidang PAUD dan bidang Dikdasmen untuk diintegrasikan menjadi satu UPT, yaitu Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) yang akan berada di seluruh provinsi di Indonesia.

”Perubahan dalam organisasi adalah hal biasa. Demikian pula dengan perubahan jabatan merupakan hal yang sangat lumrah dalam organisasi pemerintahan. Hal terpenting untuk kita siapkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk perubahan tersebut,”ungkap Jumeri.

Ia pun optimistis perubahan itu akan berjalan dengan baik. “Dengan bekal pengalaman Saudara sebagai Kepala UPT sebelumnya, saya yakin tentu peluang dan kesempatan Saudara untuk terpilih menjadi Kepala BBPMP sangat terbuka. Mari kita tunjukkan pada semua orang bahwa mantan Kepala LPMP, mantan Kepala BPPAUD, sangat siap untuk menghadapi perubahan, tantangan, dan tugas seberat apa pun,”tutur Jumeri.

Pada kesempatan itu, Dirjen Jumeri juga berpesan kepada para pejabat LPMP dan BPPAUD di daerah untuk mengawasi semua program dan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah organisasi pemerintah yang baik dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Jumeri mengungkapkan bahwa hal utama yang paling mendesak saat ini adalah implementasi Program Sekolah Pergerak yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dan merupakan salah satu episode dari Merdeka Belajar. ”Saya berharap Saudara tetap fokus mengawal dan melaksanakan program tersebut,”pinta Jumeri.

Sementara itu, kepada para pejabat eselon 2 (direktur dan sekretaris), Jumeri meminta agar mereka bersungguh-sungguh membimbing dan mengarahkan pimpinan UPT agar Program Sekolah Penggerak dapat berjalan sesuai rencana. “Program Sekolah penggerak adalah salah satu prioritas Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang diharapkan akan berjalan dengan lancar dengan kendala seminimal mungkin,”harapnya.

Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi pimpinan di pusat dan daerah merupakan hal yang penting agar Program Sekolah Penggerak dapat berjalan dengan baik.  “Karena itu, sekali lagi saya ingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara para direktur dan sekretaris dengan para kepala UPT di daerah. Salah satu kunci sukses program ini menurut saya terletak dari seberapa bagus persiapan dan koordinasi kita,”ujar Jumeri.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris dan para direktur di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Dyah Ismayanti; Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Mustangimah; Kepala Biro Hukum, Dian Wahyuni; Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Kemendikbud; para Kepala LPMP; dan Kepala Pusat Pengembangan/ Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP PAUD dan Dikmas).

Sorong, 12 Februari 2021-- Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten dan Kota Sorong, Papua Barat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melakukan diskusi dengan warga sekolah, serta pelaku seni dan budaya. Sanggar Seni Nani Bili merupakan salah satu tempat yang ditinjau Mendikbud. Sanggar Seni Nani Bili merupakan komunitas para pecinta seni dari berbagai suku di Tanah Moi atau Kota Sorong yang saat ini memiliki 276 anggota.⁣

Selanjutnya, Mendikbud berkunjung dan berdiskusi dengan masyarakat adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta dan meninjau cagar budaya Kubu Pertahanan Jepang di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan.⁣

Saat melakukan diskusi dengan para pelaku seni dan budaya di sanggar seni Nani Bili, Mendikbud menegaskan berkomitmen untuk memajukan kebudayaan. Mendikbud mengatakan bahwa kemajemukan adat dan budaya merupakan kekayaan terbesar di Indonesia. "Ini prioritas Kemendikbud, bahwa selain pelestarian, inovasi juga sangat penting. Sehingga budaya kita bisa dinikmati oleh generasi berikutnya," ujar Mendikbud.⁣

Di Malaumkarta, Mendikbud juga mendorong pelestarian bahasa sebagai bagian dari perlindungan adat dan budaya melalui pelajaran bahasa adat di satuan pendidikan. Menurutnya, tanpa bahasa daerah yang sarat makna dan kearifan lokal, maka kebudayaan sulit berkembang. "Ruang kearifan lokal dalam sistem pendidikan kita sudah seharusnya dikembangkan," ungkap Mendikbud.⁣

Dalam rangkaian kunjungannya, Mendikbud juga menyampaikan paradigma baru pemajuan kebudayaan yang digencarkan Kemendikbud. “Kemendikbud mengubah paradigma dalam membuat kebijakan dan program terkait kebudayaan. Kami memikirkan bagaimana kita dapat melakukan investasi terhadap ekosistem kebudayaan agar berdampak positif bagi perekonomian penggiat seni dan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat adat,” ujar Mendikbud.⁣

Mendikbud menegaskan, “anggaran apapun yang dikeluarkan oleh Kemendikbud harus ada hasil yang berkesinambungan terhadap ekosistem kebudayaan di masing-masing daerah,” tutur Mendikbud.⁣

Andi Agaki, seniman kontemporer Papua Barat menanggapi diskusi dengan positif. “Saya pikir, paradigma baru Kemendikbud dalam memajukan kebudayaan punya energi yang sama dengan kami para seniman”.⁣

Turut mendampingi Mendikbud, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Kemendikbud, Sjamsul Hadi mengatakan di saat pandemi seperti ini Kemendikbud telah memiliki beberapa program terkait Obyek Pemajuan Kebudayaan. Pertama, menyediakan ruang ekspresi virtual yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.⁣

Program selanjutnya, yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan. Kemendikbud melalui Ditjen Kebudayaan telah melakukan stimulus-stimulus melalui dokumentasi dan karya pengetahuan. “Di sini Bapak atau Ibu ada ruang untuk berkarya atau mendokumentasikan karya dan nantinya ada dana dukungan,” ujar Sjamsul Hadi.⁣

Sjamsul Hadi juga mengajak pemerintah daerah Papua Barat untuk segera melengkapi pokok-pokok pikiran kebudayaan agar menjadi dasar dinas pendidikan dan kebudayaan mengusulkan alokasi anggaran kebudayaan setiap tahunnya. ⁣

Selain itu, turut disosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana para pelaku seni dapat memanfaatkan dana desa untuk alokasi anggaran pemajuan kebudayaan.⁣

”Jadi para pelaku seni dan budaya yang tinggal di desa-desa, punya karya-karya kreatif, dan punya potensi memajukan kebudayaan di desa, dapat memanfaatkan alokasi Dana Desa ini,” terang Sjamsul Hadi.⁣







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat⁣
Sekretariat Jenderal⁣
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan⁣

Laman: kemdikbud.go.id⁣
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI⁣
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri⁣
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri⁣
Youtube: KEMENDIKBUD RI⁣
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id⁣

#merdekabelajar ⁣
#desakreatif⁣
#kebudayaanmaju⁣

Kamis, 11 Februari 2021 15:08

Sosialisasi Program Sekolah Penggerak Tahun 2021

Written by

Pontianak- LPMP Kalbar - Program Sekolah Penggerak yang diluncurkan pemerintah pada tanggal 1 Februari 2021 ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat bersama  LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan BP PAUD Dikmas Kalimantan Barat sebagai UPT Kemendikbud, dengan melaksanakan Sosialisasi Program Sekolah Penggerak pada tanggal 11 Februari 2021 secara daring.

Kegiatan yang dibuka oleh Kadisdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Drs.Sugeng Hariadi, MM. Ini bertujuan memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program Sekolah Penggerak kepada kepala sekolah dari 4 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang.

Pada kegiatan ini, Kadiskdikbud Kota Pontianak, Kadiskdikbud Kab. Kubu Raya, Kadiskdikbud Kab. Sintang dan Kadiskdik Kab. Ketapang berkesempatan memberikan sambutan. Para kepala dinas tersebut mengapresiasi Program Sekolah Penggerak dan memberikan motivasi kepada kepala sekolah yang nantinya akan mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat pada kesempatan ini memberikan materi mengenai Pengenalan Program Sekolah Penggerak. Sedangkan materi mengenai Mekanisme Seleksi Program Sekolah Penggerak dan Tata Cara Pendaftaran Kepala Sekolah disampaikan oleh Dra. Nike Kusumahani, M.Si dan dan Agung Budiatmoko, ST dari Ditjen GTK PAUD.

Adapun informasi terkait persyaratan peserta, karakteristik, tahapan dan informasi umum lainnya mengenai Program Sekolah Penggerak dapat diakses melalui tautan https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/. Bagi kepala sekolah di  kabupaten penyelenggara Program Sekolah Penggerak dapat mendaftar sebelum tanggal 6 Maret 2021 melalui https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi nomor whatsapp atau aplikasi LAPOR! dengan memilih kategori Program Sekolah Penggerak. Pertanyaan akan dijawab melalui nomor WA 081281435091 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Di samping itu, LPMP Provinsi Kalimantan Barat juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi mengenai Program Sekolah Penggerak di Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui nomor WA 081522925800, website ULT dengan alamat http://ult.lpmkalbar.id atau Instagram @ultlpmpkalbar.

Dokumentasi

Video Tutorial Pendaftaran

Vicon Sosialisasi Program Sekolah Penggerak Tahun 2021 lpmp kalimantan Barat

 

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) meluncurkan program Sekolah Penggerak pada 1 Februari 2021. Program ini merupakan upaya penyempurnaan transformasi sekolah yang berfokus pada hasil pembelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI menjelaskan, terdapat empat tahapan proses transformasi sekolah di Indonesia ke depan. Nantinya, program Sekolah Penggerak ini akan mendorong akselerasi seluruh sekolah negeri atau swasta di seluruh Indonesia dengan berbagai kondisi sekolahnya untuk bergerak satu hingga dua tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran.

Tahap pertama transformasi sekolah adalah hasil belajar siswa di sekolah-sekolah Indonesia yang berada di tiga tingkat di bawah level yang diharapkan. Pada tahap ini kata Mendikbud Nadiem, tingkat numerasi dan literasi siswa sangat di bawah rata-rata dan lingkungan belajar di sekolah cukup tidak baik. “Banyak terjadi perundungan, intoleransi, dan mungkin secara rutin mengalami gangguan dalam kelas, karena anak-anaknya tidak engage dalam kelas,” papar Mendikbud Nadiem.

Setelah itu, satu tahap di atasnya mencakup hasil belajar siswa satu hingga dua tingkat di bawah level yang diharapkan. Perundungan dalam lingkungan belajar, kata Mendikbud Nadiem, menjadi sesuatu yang tidak normal serta guru-guru masih belum memperhatikan kebutuhan dan masing-masing personalisasi dari pembelajaran pada tahap ini.

Selanjutnya, Mendikbud Nadiem menyampaikan, tahap ketiga merupakan tahap yang diharapkan dalam transformasi sekolah. Pada tahap ini sudah tidak ada lagi perundungan. Guru-guru juga sudah melakukan segmentasi di dalam kelas, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan masing-masing siswa.

Tahap terkahir pada transformasi sekolah adalah tahap yang ideal karena hasil pembelajaran sudah memiliki tingkat literasi dan numerasi di atas rata-rata. Mendikbud Nadiem menjelaskan, dengan dukungan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, sekolah akan menjadi tempat menyenangkan bagi siswa.

“Siswa dalam setiap kelasnya mengalami perasaan bahwa dia didengarkan dan perasaan bahwa dia itu berpartisipasi dalam pendidikan dia,” tutur Mendikbud Nadiem.

Pada tahap keempat ini, aspek pembelajaran sekolah berpusat pada murid dan perencanaan program dengan anggaran sudah saling menyambung serta perbaikan pembelajaran terhadap guru-guru di sekolah dilakukan secara konsisten. Guru dan kepala sekolah pun melakukan pengimbasan secara berkala dan intensif.

Melalui empat tahapan di atas, program Sekolah Penggerak ini bukan merupakan program yang menjadikan sekolah sebagai sekolah unggulan. Justru, kata Mendikbud Nadiem, program Sekolah Penggerak ini memilih sekolah-sekolah dengan tahapan yang variatif dan yang terpenting adalah deltanya dimana perubahan-perubahan itu terjadi. “Kita ingin sekolah-sekolah penggerak yang mungkin mulainya dari tahap yang lebih rendah agar bisa melihat perubahan yang substansial,” pungkas Mendikbud Nadiem.

 

Sosialisasi Vicon Sekolah Pengerak Provinsi Kalimantan Barat

Rabu, 03 Februari 2021 07:48

Pemerintah Terbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri

Written by

Jakarta, 3 Februari 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Pemerintah Terbitkan Keputusan Bersama Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Negeri

Dalam peluncuran yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (3/2) di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama,” terang Mendikbud Nadiem.

Yang ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama, tambah Mendikbud.

Enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah 1) keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda); 2) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” imbuhnya.

Selanjutnya, 3) Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama; 4) Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasinya, kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik sekolah maupun oleh Pemda yang bertentangan dengan aturan ini, dalam waktu 30 hari maka aturan tersebut harus dicabut,” tegas Mendikbud.

Kemudian, 5) jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu: a) Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, b) gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota, c) Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, d) Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” lanjut Mendikbud.

Terakhir, 6) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Mencintai Keberagaman Sejak Dini

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan suatu bangsa terletak kualitas SDM yang bersifat komprehensif. Tidak hanya terletak pada penguasaan hal teknis tapi juga moralitas dan integritas, salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman.

“Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dna karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” terang Mendagri Tito Karnavian.

Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, Pemda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian. “Bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai,” tegas Mendagri.

“Kemendagri memberi perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi, sikap saling hormat-menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang dan budaya,” imbuh Tito Karnavian memberi penekanan.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, masih banyak sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri ini. Seyogyanya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan.

“Lahirnya Keputusan Bersama Tiga Menteri ini sebagai upaya kita untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat kita. Bukan memaksakan supaya sama tapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif bukan hanya simbolik,” terang Menag.

“Memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik, Kita ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif,” tegasnya.  

Salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dijelaskan Menag terletak pada toleransi, harmonisasi umat beragama melalui perlindungan hak sipil dan hak beragama, serta mengukuhkan kerukunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Oleh karena itu, Kemenag terlibat aktif dalam penerbitan SKB ini,” katanya.

Adapun peran Kemenag dalam SKB Tiga Menteri ini adalah melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri. Kemenag juga dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kemendagri dan Kemendikbud terkait pemda dan/atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri.  

“Keputusan Bersama Tiga Menteri ini adalah kiat pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik,” jelas Menag.  

Acara pengumuman Keputusan Bersama Tiga Menteri dihadiri oleh perwakilan lembaga negara serta organisasi masyarakat. Turut hadir Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); Agus Sartono, Deputi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Rita Pranawati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); para pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu hadir perwakilan dari organisasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi keagamaan, serta organisasi terkait kependidikan lainnya, di antaranya Arifin Junaidi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saur Hutabarat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Heny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru, Eva Latifah dari Persatuan Guru Republik Indonesia, David Tjandra dari Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Vinsensius Darmin Mbula dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Fahrisa Marta dari Federasi Serikat Guru Indonesia, Hermin Tri Prasetyowati dari Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.  

Untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270; atau menghubungi pusat panggilan: 177, Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/, email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., maupun Portal Lapor: http://kemdikbud.lapor.go.id

“Untuk memonitor pelaksanaan kebijakan ini, masyarakat harus terlibat didalamnya. Terkait pelanggaran, silakan mengadukan ke ULT, Pusat Panggilan 177, Portal ULT, Portal Lapor, dan platform lainnya. Di mana nanti secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan pelanggaran ini tidak terjadi,” tutup Mendikbud.

Unduh Paparan Mendikbud - SKB 3 Menteri di sini.

Unduh Salinan SKB 3 Menteri di sini.